Pesta Rakyat yang di Mewahkan

Masa pandemi corona yang belum juga berakhir ditambahkan dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan kondisi ekonomi menurun. Masyarakat yang biasanya memiliki pemasukan berujung pada putusnya pendapatan. Misalnya petani yang saat tidak punya uang biasanya menjual ternak jika punya ternak. Kemudian saat pasar hewan tutup maka tidak dapat menjual ternaknya. Dan terpilihlah opsi untuk menjual ke blantik dengan harga di bawah pasaran.

Juga dari sekolah misalnya, yang diliburkan membuat pedagang kecil disekitaran sekolah seperti penjual cilok tidak mendapatkan pemasukan.

Di saat pelonggaran PSBB dengan penerapan New Normal semua aktivitas mulai dibuka tetapi harus mematuhi protokol kesehatan memunculkan harapan baru agar ekonomi mulai bergeliat, naik ke atas.

Seiring pelnggaran PSBB, pemerintah juga melanjutkan agenda politiknya seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) tertuang dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) no 5 tahun 2020.

Apakah saat pencoblosan pilkada akhir tahun 2020 pandemi corona sudah berakhir? Dan apakah kondisi masyarakat ekonominya sudah pulih kembali. Karena para pakar ekonomi memprediksi bahwa ekonomi akan pulih setelah dua tahun.

Masyarakat yang masih shock dengan kondisi perekonomian dan masih cemas dengan adanya pandemi corona. Maukah kemudian masyarakat memikirkan tentang politik dan antusias menyambut pilkada terutama di tengah kondisi demikian?

Membincang peta politik di kabupaten Ngawi, melalui jalur independen yang tampak sudah tidak bisa dijalankan. Waktunya sudah berakhir. Hampir semua parpol yang mempunyai kursi di DPRD merekomendasikan pada satu dukungan Ony Anwar - Dwi Rianto Jatmiko. Jadi pastinya hanya akan satu calon saja yang akan maju. Ini menandakan tidak ada calon potensial yang melawan petahana. Bisa jadi pilkada nanti tidak akan seru. Yang ada pilihannya cuma setuju dan tidak setuju.

Calon yang merupakan petahana dan tunggal akan memunculkan berbagai kemungkinan, termasuk kemungkinan kekosongan narasi kepemimpinan yang baru untuk membangun daerah. Yang tampak real sekarang adalah belum hadirnya gagasan gagasan yang spektakular seperti jargon dan propaganda menuju kemenangan.

Barangkali saja, di tengah kondisi serta kontes politik seperti sekarang ini "Tidak menyelenggarakan pesta rakyat bisa menjadi opsi". Tidak perlu adanya sebuah pilkada yang menghambur hamburkan, cukup aklamasi DPRD saja dalam menentukan Bupati dan wakil bupati. Alokasi dana pilkada dialihkan untuk masyarakat bantuan langsung. Nilainya cukup fantastis diatas 50 Milyar dibagi rata masyarakat tidak mampu. Lebih cukup menjanjikan, bukan?

Suke Pangon